Sejarah-- Reformasi Indonesia
LATAR BELAKANG
Keberhasilan ekonomi maupun
infrastruktur yang dicapai di masa Orde Baru tidak diimbangi dengan pembangunan
mental, para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan, maupun pelaku
ekonomi. Hal ini mengakibatkan terjadinya KKN yg semakin membudaya serta hutang
negara yg semakin bertambah, sehingga menyebabkan timbul kesenjangan antara
kaya dan miskin
Protes dan kritik masyarakat
seringkali dilontarkan namun pemerintah Orba seolah-olah tidak melihat, dan
mendengar, bahkan masyarakat yang tidak setuju kepada kebijaksanaan pemerintah
selalu dituduh sebagai "PKI", subversi, dan sebagainya. Pada
pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi, harga-harga mulai
membumbung tinggi, banyak perusahaan yang terpaksa melakukan "PHK" karyawannya.
Diperburuk lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar sangat rendah. Disinilah para
mahasiswa, dosen, dan rakyat mulai berani mengadakan demonstrasi memprotes
kebijakan pemerintah. Puncaknya pada bulan Mei 1998, dengan berani meneriakkan
reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum.
FAKTOR PEYEBAB MUNCULNYA REFORMASI
- Krisis politik
Krisis politik diawali dengan munculnya ketidakpercayaan
masyarakat terhadap institusi pemerintah, DPR dan MPR karena adanya nepotisme
dalam pengangkatan anggota khususnya anggota MPR. Ketidakpercayaan itu yang
kemudian mendorong terjadinya reformasi.
Kondisi
yang memicu krisis politik
• Peran ABG (Abri, Birokrasi, dan
Golkar) yg mendominasi pemerintahan.
• Pemilu yg tidak jurdil
• Kedudukan lembaga tinggi negara tidak
seimbang
• Peran dan fungsi eksekutif terlalu
dominan
• Kekuasaan yg bersifat sentralistis
• Demokrasi belum terlaksana sbagaimana
mestinya.
B. Krisis Ekonomi
Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara yang
berimbas terjadinya krisis di Indonesia. Krisis ditandai dengan melemahnya
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ekonomi Indonesia
semakin terpuruk dengan dilikuidasinya 16 bank pada bulan Maret 1997. Untuk
membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) dan mengeluarkan Kredit Likuidasi Bank Indonesia
(K.LBI), temyata tidak membawa hasil sebab pinjaman BLBI terhadap bank
bermasalah tersebut tidak dapat mengembalikan.
Dengan demikian pemerintah harus menanggung beban utang yang
cukup besar. Akibatnya kepercayaan dunia intemasional mulai menurun. Krisis
moneter ini akhimya berdampak pada krisis ekonomi sehingga menghancurkan sistem
fundamental perekonomian Indonesia yg disebabkan oleh :
• Melemahnya nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS
• Kegagalan BPPN dalam mengatasi
masalah poin a
• Utang luar negeri
• KKN
• Penyimpangan pasal 33 UUD’45 (tentang
perekonomian)
C. Krisis Hukum
Orde Baru banyak terjadi ketidak adilan dibidang hukum
diantaranya :
• Penyimpangan pasal 24 UUD 1945 yang
menunjukkan kekuasaan kehakiman di bawah eksekutif
• Hukum hanya sebagai tameng pelindung
kekuasaan pemerintah
• Jabatan presiden dilakukan secara
terus menerus menjadikan regenerasi kepemimpinan terhambat
• Banyaknya ketidakadilan di bidang
hukum
D. Krisis Kepercayaan
Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung
maupun terang-terangan di berbagai bidang yang berlangsung cukup lama,
mengakibatkan munculnya ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya system
politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karena itu timbul ketidak percayaan terhadap
pemerintah Indonesai baik dari rakyat Indonesia itu sendiri maupun dari dunia
Internasional.
REFORMASI 1998
Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa
dan bernegara kearah yang lebih baik secara konstitusional dalam bidang
ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Era reformasi ditandai dengan
pengunduran Soeharto sebgai presiden RI yang digantikan B.J Habibie.
- Tujuan Reformasi
Atas kesadaran rakyat yang dipelopori mahasiswa, dan cendikiawan mengadakan suatu gerakan reformasi dengan tujuan memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, bemegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. - Dasar Filosofi Reformasi
Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa diantaranya sebagai berikut:
• Adili Soeharto dan kroni-kroninya
• Amandemen Undang-Undang dasar 1945
• Penghapusan dwifungsi ABRI
• Otonomi daerah yang seluas-luasnya
• Supermasi hukum
• Pemerintahan yang bersih dari KKN.
3.
Kronologi Reformasi
Pada
tanggal 10 Mei 1998 rakyat merasa tidak puas dan marah terhadap hasil pemilu
dan pembentukan Kabinet Pembangunan VII (awal Maret 1998) dan juga karena pemerintah secara sepihak
menaikkan harga BBM. Namun keadaan ini tidak menghentikan Presiden Soeharto
untuk mengunjungi Mesir karena menganggap keadaan dalam negeri pasti dapat
diatasi.
12 Mei 1998 semakin banyak mahasiswa yang berunjuk rasa
membuat aparat keamanan kewalahan, sehingga mereka harus ditindak lebih keras,
akibatnya terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa Universitas
Trisakti Jakarta yang mengakibatkan empat mahasiswa tewas tertembak serta
puluhan mahasiswa dan masyarakat mengalami luka-luka.Peristiwa ini menimbulkan
masyarakat berduka dan marah sehingga memicu kerusuhan masa pada tanggal 13 dan
14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya.
13 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan ikut berduka cita
ats terjadinya peristiwa Semanggi. Melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan
presiden menyatakan atas nama pemerintah tidak mungkin memenuhi tuntutan para
reformis di Indonesia
15 Mei 1998 Presiden Soeharto kembali ke Jakarta, oleh karena
itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyiagakan pasukan tempur dengan
peralatannya di segala penjuru kota Jakarta. Setelah itu Presiden Soeharto
menerima kedatangan Harmoko selaku Ketua DPR/MPR RI yang menyampaikan aspirasi
masyarakat untuk meminta mundur dari jabatan Presiden RI
17 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di gedung DPR/MPR
RI untuk meminta Soeharto turun dari jabatan presiden Republik Indonesia
18 Mei 1998 Ketua DPR/MPR RI Harmoko di hadapan para wartawan
mengatakan meminta sekali lagi kepada Soeharto untuk mundur dari jabatan
presiden RI
19 Mei 1998 beberapa ulama besar, budayawan, dan toko
cendiriawan bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara membahas reformasi dan
kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto. Saat itu mahasiswa yang pro-reformasi
berhasil menduduki gedung DPR/MPR untuk berdialog dengan wakil rakyat walaupun
mendapat penjagaan secara ketat aparat keamanan
20 Mei 1998 dalam rangka mengkompromikan tuntutan para
demonstran Presiden Soeharto mengundang
tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk diminta pertimbangan dalam rangka membentuk
"Komite Reformasi" yang diketuai Presiden. Namun komite ini tidak
mendapat tanggapan sehingga presiden tidak mampu membentuk Komite Reformasi dan
Kabinet Reformasi
Dengan desakan mahasiswa dan masyarakat serta demi
kepentingan nasional, tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 WIB Presiden Soeharto
meletakkan kekuasaan didepan Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden
B.J. Habibie menjadi pengganti presiden
22 Mei 1998 setelah B.J. Habibie menerima tongkat estafet
kepemimpinan nasional maka dibentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Reformasi
Pembangunan.
HASIL REFORMASI
- Bidang Politik
Presiden
mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan dan merencakan
pemilu yang luber dan jurdil, sehingga dapat dibentuk lembaga tinggi negara
yang betul-betui representatif. Tindakan nyata dengan membebaskan narapidana
politik diantaranya DR. Sri Bintang Pamungkas dosen Universitas Indonesia (UI)
dan mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto.
Mochtar Pakpahan pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu
kerusuhan di Medan dalam tahun 1994. Pemerintah juga mengeluarkan
peraturan-peraturan baru (lks hal 57-58)
B. Bidang ekonomi
Upaya perbaikan yang dilakukan melalui:
a) Merekapitalisasi perbankan.
b) Merekonstruksi perekonomian nasional.
c) Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
d) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika
e) Larangan politik monopoli
f) Perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun
1999)
C. Bidang Hukum
Reformasi hukum menyangkut tiga hal, yaitu substansi hukum
yang dapat menciptakan aturan hukum yang menamin hak-hak rakyat, aparat penegak
hukum yang bersih, bermoral dan berwibawa yang menghargai HAM serta peradilan
yang indpenden.
D. Dwi Fungsi ABRI
Dengan melakukan reformasi diri melalui rumusan paradigma
baru yaitu menarik diri dari berbagai kegiatan politik. Pada era reformasi
posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang.
ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal
5 Mei 1999 Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara RI. Istilah
ABRI berubah menjadi TNI yaitu angkatan darat, laut, dan udara.
0 komentar :
Posting Komentar